Oleh Maruli Tobing

Dua pekan menjelang akhir November 1999, tersebar isu di Aceh bahwa Dr Teungku Hasan di Tiro akan kembali ke Aceh menghadiri peringatan HUT ke-23 Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Menurut isu tersebut, Hasan Tiro transit di Singapura dan melanjutkan perjalanan ke Aceh dengan mencarter pesawat terbang kecil.

Sebelum mendarat di Aceh, pesawatnya akan berkeliling lebih dulu. Di atas Meulaboh-Lamno pesawat itu akan terbang rendah agar ia dapat melihat lebih jelas, apakah masyarakat masih mengibarkan bendera GAM sebagai bukti dukungan terhadap perjuangan Aceh merdeka.

Tidak jelas siapa yang menyebarkan informasi ini. Aparat pemerintah maupun keamanan mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh isu tersebut. Sebaliknya, masyarakat justru menuding aparat pemerintah gemar berbohong.

Warga yang bermukim di tepi jalan antara Meulaboh dan Lamno, khususnya Calang-Panga sepanjang puluhan kilometer, kontan membabat segala tanaman di pekarangan rumahnya maupun pohon-pohon di pinggir jalan. Mereka kemudian mengibarkan bendera GAM dengan harapan Hasan Tiro dapat jelas melihatnya dari udara.

Peristiwa ini menunjukkan betapa besarnya skala wibawa Hasan Tiro di Aceh. Dan, peristiwa ini hanyalah salah satu dari sederet kejadian yang pernah terjadi. Padahal, pemimpin GAM itu sendiri tidak muncul di Aceh, bahkan pada 4 Desember 1999, karena memang tidak ada rencana untuk itu.

Melampaui wibawa pemerintah

Namun, hal yang luar biasa, kendati harus kerja bakti dan tanaman mereka ludes dibabat, sedikit pun tidak ada rasa kecewa masyarakat yang bermukim di sepanjang jalan Calang-Panga. Sebaliknya, mereka justru menyalahkan diri sendiri dengan mengatakan, perjalanan Hasan Tiro dibatalkan akibat persiapan pengamanan oleh rakyat belum memadai.

Inilah sosok karisma Teungku Hasan Tiro di Aceh. Walaupun sejak awal 1950 bermukim di AS dan kemudian kembali ke Aceh selama periode 1976-1979, ia adalah orang yang paling berpengaruh dan dihormati. Wibawanya bahkan mengalahkan pemerintah daerah maupun pusat.

Saat ini saja menjelang keberangkatannya ke Aceh dari Malaysia, berjubel tokoh masyarakat Aceh maupun warga biasa yang menjenguknya di salah satu hotel di Shah Alam, Selangor. Sebagian besar dari mereka datang secara khusus dari Aceh.

Di antaranya termasuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, para bupati, Ketua MUI NAD Prof Dr Muhibuddin Wali, dan para ulama seperti Teungku Muhammad Ali Basyah, Teungku Marhaban, dan seterusnya.

Antara ada dan tiada

Dr Teungku Muhammad Hasan di Tiro adalah sosok imajinasi dalam kesadaran masyarakat Aceh. Mereka hanya mendengar kisah sepak terjang cicit Teungku Chik di Tiro ini dan tidak pernah melihat atau bertemu wujud aslinya. Kalaupun ada beberapa orang yang pernah bertemu, ini menjadi status sosial dalam masyarakatnya.

Selaras dengan doktrin kerahasiaan yang ditanamkannya dalam GAM, Hasan Tiro memang menutup diri. Ia hanya menerima kunjungan tokoh-tokoh kunci dalam organisasi. Dalam pandangan Hasan Tiro, kerahasiaan adalah metode mempertahankan keberadaan organisasi bawah tanah.

Alhasil, Hasan Tiro muncul dalam imajinasi masyarakat sebagai sosok misteri, antara ada dan tiada. Maka, tidak mengejutkan jika setiap menjelang HUT GAM kerap muncul dalam berbagai versi isu akan kembalinya Hasan Tiro. Celakanya, masyarakat Aceh selalu percaya karena isu tersebut mereka produksi sendiri di bawah sadar.

Masalahnya menjadi jelas jika diletakkan dalam konteks Aceh. Masyarakat di pedalaman khususnya, sejak lama mendengar kisah perjuangan dan pengorbanan Hasan Tiro. Wajar jika di tengah suasana konflik bersenjata yang begitu keras selama 29 tahun, mereka mendambakan kehadiran pemimpin demikian.

Disadari atau tidak, akumulasi memori yang terpendam ini lama-kelamaan berproses dan melahirkan sejenis khayalan mengenai kehadiran sang pemimpin. Contoh lainnya adalah Hikayat Perang Sabil yang hidup dalam alam kesadaran masyarakat Aceh, memproduksi imajinasi dan nilai-nilai kepahlawanan yang membangkitkan perlawanan.

Dari New York belantara

Akan halnya Hasan Tiro sendiri adalah sosok rasional dengan otak cemerlang. Lahir di Pidie tahun 1925 dan dalam usia 20-an tahun sudah menulis beberapa buku. Antara lain, Mencapai Perjuangan, isinya membandingkan perjuangan revolusi di negara-negara Amerika Selatan dan Turki. Selain itu, ia juga menulis buku tentang agama Islam dan Perang Aceh.

Sempat kuliah ilmu hukum di UII, Hasan Tiro melanjutkan pendidikan di AS tahun 1950-an. Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum internasional dari Colombia University. Selama kuliah di AS, ia sempat menjadi pejabat penerangan KBRI Washington.

Perubahan besar terjadi dalam pandangan hidupnya setelah PM Ali Sastroamidjojo menolak menghentikan peledakan bom desa-desa di Aceh dan provinsi lain, dalam operasi militer menumpas perlawanan DI/TII. Hasan Tiro akhirnya memutuskan keluar dari KBRI dan menyatakan dirinya sebagai Menlu DI/TII.

Selama menetap di New York, Hasan Tiro banting setir menjadi pengusaha dan sukses. Ia menikah dengan wanita AS serta dikaruniai seorang putra. Dalam bukunya, The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan Di Tiro (1984), ia menulis, walaupun hidup di tengah kemewahan bersama anak dan istri yang cantik, usaha bisnis yang sukses, terbang ke berbagai negara menemui rekan-rekan bisnis, pikirannya selalu melambung ke Aceh. Dan, tidak satu pun rekan bisnisnya maupun keluarga yang tahu hal ini.

Hasan Tiro akhirnya memutuskan kembali ke Aceh. Dengan menumpang perahu nelayan dari Malaysia, ia mendarat di pantai utara Aceh, 30 Oktober 1976 sekitar pukul 08.30. Dari sini ia berangkat ke kawasan hutan di Gunung Seulimeun, dekat kampung halamannya di Tiro, untuk memimpin belasan orang gerilyawan.

Ia mendeklarasikan kembali kemerdekaan Aceh, 4 Desember 1976, dan mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bentuk pemerintahan darurat. Ia cedera dalam suatu penyergapan TNI di kawasan hutan antara Tangse dan Tiro. Namun, ia berhasil diselamatkan pendukungnya dari penangkapan TNI saat itu.

Pada tahun itu juga Hasan Tiro meninggalkan Aceh menuju Malaysia melalui jalur laut. Ia kecewa terhadap AS yang tidak memenuhi janjinya mengirim senjata. Hasan Tiro kemudian pindah ke Swedia. Rezim Soeharto sedikitnya tiga kali mengumumkan Hasan Tiro tewas. Dua kali dalam operasi militer TNI dan sekali karena sakit di AS.

Direncakan akan tiba

Pada masa maraknya konflik, tidak satu warga pun berani mengucapkan nama Hasan Tiro di tempat umum. Mereka hanya berbisik menyebut ”Wali Nanggroe’’ (wali negara, posisi kepemimpinan Hasan Tiro). Pada masa hidupnya, untuk menunjukkan rasa hormat, Panglima Perang GAM Teungku Abdullah Syafei malah selalu menggunakan kata ”Paduka yang Mulia Dr Teungku Muhammad Hasan di Tiro”.

Badai konflik telah berlalu di Aceh. Perdamaian berhasil menghentikan nyalak senjata selama tiga tahun ini. Kini kehidupan berjalan normal setelah 29 tahun tercabik-cabik oleh rangkaian kontak senjata, pembunuhan, pembakaran rumah-rumah penduduk, penangkapan, dan penyiksaan.

Akan tetapi, sebagian masyarakat masih tetap waswas, bahkan ada yang masih menyimpan senjata api. Sebelum menyaksikan secara langsung kehadiran Hasan Tiro, mereka tidak sepenuhnya percaya perdamaian itu akan abadi.

Sikap demikian akan lenyap karena Hasan Tiro direncanakan akan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, siang ini. Memang, masih banyak warga tidak percaya dan mengatakan itu bukan Hasan Tiro asli, melainkan duplikatnya. Bisa dipastikan mereka akan terperanjat jika melihat kenyataan.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia seharusnya bersyukur atas kembalinya Hasan Tiro yang menyatakan kewajiban setiap warga Aceh mempertahankan perdamaian. Pernyataan bahwa Hasan Tiro adalah warga negara asing dan tidak diperlukan pengamanannya secara khusus jelas tidak pada tempatnya, provokatif, dan dapat mencederai perasaan rakyat Aceh.

Selamat datang Wali Nanggroe.

kompas
tidak perlu registrasi, baca koran dengan klik untuk memperbesar.

republika
harus registrasi.
pada saat registasi selesai, diberitahu akan ada konfirmasi melalui e-mail, tapi ternyata tidak ada
account langsung aktif tanpa konfirmasi email
baca dengan klik per artikel

koran tempo
harus register
tidak perlu klarifikasi email
ada menu untuk pengiriman koran tiap pagi ke alamat email. tapi gue belum punya waktu untuk memastikan apakah mereka konsisten mengirim koran atau tidak.

koran kontan
tidak perlu register, tampilan seperti kompas cetak.

jawa pos
dibuat dengan versi pdf perhalaman agak merepotkan

waspada
dibuat dengan versi pdf hanya halaman depannya saja

15 tahunan saya bekerja. Sejak di bangku sekolah, saya sudah mencicipi dunia kerja. Meski kerja sederhana. Sewaktu SMP, saya sudah nyambi mendampingi pramuka sekolah lain menggelar perkemahan. 3 hari, saya diamplopi Rp 10.000. Girang bukan main saat itu.

Saat SMA juga. Wesel Rp 36.000 saya cairkan di kantor pos atas jerih saya menulis di sebuah majalah ibu kota. Cukup untuk nraktir temen-temen makan bakso di kantin. Cukup pula untuk cerita di rumah pada ibu dan bapak. Malah, sangat besar nilainya ketika saya selalu menceritakan pengalaman itu sampai sekarang.

Sewaktu SMA itu pula, saya berkenalan dengan dunia kerja yang profesional. Lamaran saya menjadi wartawan di Harian Bernas diterima. Saat itu saya baru menyelesaikan kelas 1 secara tertatih-tatih setelah tidak masuk sekolah 2 bulan gara-gara kecelakaan lalu lintas. Harian Bernas memang menerima wartawan pelajar kala itu. Koran yang manajemennya dikelola oleh Kompas itu memberi kesempatan kepada pelajar mengelola satu halaman setiap hari minggu. Satu halaman penuh tanpa iklan! Setiap minggu, tidak boleh bolong! DAN TIDAK ADA SEPESER UANG PUN UNTUK PEKERJAAN ITU!

Nama rubrik yang kami asuh adalah Gema. Semua wartawannya pelajar. Pekerjaan kami sama dengan wartawan dewasa lainnya: merencanakan, meliput, mewawancarai, mencari data, memotret, menulis, menyunting! Kalau luput dimaki. Sama! Kalau kerjaan belum selesai, sudah malam sekali pun, tidak boleh pulang. Sama!

Saya menikmati pekerjaan itu, meski di awal-awal harus tertatih-tatih. Bukan saja karena tidak punya pengalaman menulis dan bekerja di lapangan, melainkan karena kaki saya belum tegak untuk berdiri. Untuk berjalan saya masih pakai kruk penyangga. Sungguh-sungguh tertatih.

Syukurlah bahwa saya bersungguh-sungguh saat itu. Meski tidak dibayar, saya merasa menerima bayaran yang jauh lebih bernilai daripada nilai uang jika pekerjaan saya dihitung seperti karyawan profesional lainnya. Bayaran itu adalah KESEMPATAN. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menanam. Menanam apa? Menanam kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan bahwa saya punya kemauan, saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan... saya selalu terbuka untuk belajar.

Tidak hanya di Gema saya bekerja tak berbayar. Di Majalah Balairung-UGM, kampus saya kuliah, dan di Sanggar Talenta, Penerbit Kanisius, saya belajar menulis, juga menerbitkan buku tanpa diimbali duit. Tahun-tahun awal bekerja di Majalah Basis dan Majalah Utusan pun sama. Jika saya butuh uang, terutama untuk membayar kuliah, saya menulis di media massa. Entah menulis opini, entah menulis resensi buku, atau reportase lainnya. Syukurlah, selama kuliah, saya mendapatkan kepercayaan dari Harian Bernas untuk menjadi kolumnis tetap di rubrik "Teropong", bersama guru menulis saya St Kartono.

Seterusnya.

Ketika saya sampai di sini sekarang, saya berkaca ke belakang. Apakah ini buah yang saya petik dari benih yang saya tanam dulu? Ya, pasti. Kepercayaan yang satu persatu diletakkan di pundak saya, saya sadari sebagai simpul dari kepercayaan-kepercayaan kecil masa lalu yang bisa saya tuntaskan. Syukurlah jika seperti itu.

Apakah sekarang saya tidak lagi menanam? Tentu tidak.

Menanam sepanjang hayat. Jika tidak saya yang memanen, ya anak saya, keturunan saya, generasi sesudah saya.

Apa yang saya tanam sekarang? Tiada lain, bekerja semakin profesional, lebih mumpuni. Juga menanam perilaku: hormat kepada siapa pun, menghargai siapa pun, dan berempati kepada orang lain. Saya mengingatkan diri untuk tidak takabur. Roda hidup berputar. Siap di atas, siap di bawah. Siap di puncak, siap di ngarai. Siap memimpin, siap dipimpin.

Kepada teman-teman kerja, saya tidak jemu-jemu melontarkan refleksi itu. "Suatu saat kalian yang jadi pemimpin." Saya siap dipimpin. Bisa karena mereka yang makin pintar, bisa karena saya kian tumpul.

Dengan benih-benih perilaku yang saya tanam, semoga saya selalu bisa bekerja sama dengan siapa pun, kapan pun, dalam peran apa pun.

Menanam sepanjang hidup. Bukan karena digaji tinggi, tetapi supaya belajar tiada henti.

NEW YORK, KAMIS — Satu lagi kelompok band yang melarang John McCain menyanyikan lagu mereka selama kampanye tanpa izin. Kali ini somasi datang dari Foo Fighters. Grup rock itu mengirim surat, meminta calon presiden dari Partai Republik itu berhenti menggunakan lagu My Hero untuk merayu pendukungnya.

"Hal menyedihkan tentang ini adalah My Hero diciptakan orang biasa dan potensi luar biasanya," bunyi pernyataan grup itu. "Menyanyikannya dengan benar tanpa sepengetahuan kami dan digunakan dalam sebuah gaya yang menyesatkan lirik aslinya hanya mengaburkan (makna) lagu itu."

Ini bukan pertama kali McCain dilarang menyanyikan sebuah lagu. John Mellencamp, Heart, dan Jackson Browne juga mengajukan komplain. Browne bahkan mengajukan gugatan. Legenda soul, Sam Moore, juga meminta tim kampanye capres dari Partai Demokrat, Barack Obama, berhenti menggunakan lagu Soul Man.

Juru bicara tim kampanye McCain-Palin, Brian Rogers, membantah bosnya melanggar hak cipta. "Tim kampanye McCain-Palin menghargai hak cipta. Tim kampanye ini sudah mendapatkan dan membayar lisensi dari organisasi hak cipta yang bersangkutan, mengizinkan kami memainkan jutaan lagu termasuk My Hero," kata Rogers. (ono)

Sumber: Kompas.com

SAYA ini sebenarnya jarang keluar malam karena kesibukan yang sudah terlalu padat sepanjang hari. Tapi, saya pernah mbela-belain keluar malam untuk urusan dugem. Waktu itu, tepatnya tanggal 23 Februari, saya diajak oleh staf saya di MarkPlus untuk melihat event Playground Festival 2008 di Pantai Karnaval, Ancol. Acara ini merupakan acara tahunan dari klub terkenal di Jakarta, Embassy.

Untuk kesekian kalinya Harian Kompas kembali memuat tulisan yang yang sangat tendensius tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tulisan tendensius tentang MUI ini dimuat di Kompas edisi Senin, 8 September 2008, halaman 44, di rubrik Bentara, melalui tulisan Sumanto Al Qurtuby dengan judul, “Mendesain Kembali Format Dialog Agama” .

Sumanto menulis, “Menariknya, ma-sih menurut Rumadi, dalam peristiwa kekerasan berbasis agama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mestinya berperan sebagai pengayom umat, dalam banyak hal justru sering menjadi aktor utama (prime mover) dan inspirator kekerasan.

MUI yang seharusnya menjadi pemersatu kelompok-kelompok keaga-maan yang terbelah justru menjadi ”polisi agama” yang ikut menggebuk kelompok-kelompok keagamaan yang divonis sesat dan menyimpang. MUI yang semestinya berfungsi sebagai penyejuk dan ”oase spiritual” bagi umat manusia apapun agama dan keyakinan mereka seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW justru ikut menjadi pembakar amarah massa dan penyulut kebencian. Pula, MUI yang seharusnya menjadi wadah dialog agama yang terbuka justru menjadi sarang kelompok konservatif yang anti-dialog dan pluralisme. Apa yang menimpa MUI ini tentu menjadi sebuah ironi mengingat sebagai institusi agama yang ”dihidupi” dari uang rakyat melalui APBN, tidak sepantasnya jika MUI terlibat dalam kekerasan agama yang mengorbankan rakyat itu sendiri.”

Pemuatan tulisan yang menyerang MUI ini tentu bukan karena unsur ketidaksengajaan. Berkali-kali harian yang diterbitkan oleh kelompok Katholik ini melakukan hal serupa. Sikap tersebut tampaknya memang sudah menjadi ideologi Kompas selama ini.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Ridwan menilai Kompas memang menjadi alat Katholik atau missi zending. “Jadi apa-apa yang merugikan umat Islam pasti dimuat, termasuk tulisan yang menyerang MUI,'' tegasnya kepada SI. Seharusnya jika harian itu menggunakan kaidah jurnalistik yang benar, ada klarifikasi terlebih dahulu dari pihak-pihak yang akan dirugikan dari tulisan tersebut.

Ia menjelaskan, kini banyak pihak menjadi kepanjangan tangan kepen-tingan Barat yang anti Islam. Mereka dibayar untuk melakukan itu. “Jadi kalau mereka tidak anti MUI, tidak menyerang MUI maka berarti mereka tidak melak-sanakan tugasnya. Mereka tidak akan dapat proyek baru lagi. Saya kira itu yang bisa kita pahami,'' tuturnya.

Menanggapi tulisan Sumanto yang menuding MUI sebagai sumber keke-rasan, KH Cholil tidak bisa menerimanya. Ia kemudian mengilustrasikan rusuh musik di Bandung yang menewaskan 10 orang atau rusuh di Maluku Utara serta rusuh di berberbagai daerah yang tidak pernah dibicarakan. “Semata-mata mere-ka memang sudah antipati terhadap MUI. Dia orang Islam yang tidak pernah mau membela Islam. Tapi dia orang Islam yang menjadi kepanjangan kaki tangan Barat,” tegasnya seraya menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara fatwa MUI dengan kekerasan.

Jejak Kekurangajaran
imageDalam kasus eksekusi mati Tibo dan kawan-kawan, misalnya. Kompas hampir seratus persen menjadi corong mereka yang menolak eksekusi mati tersebut, sebagaimana tercermin melalui berbagai opini yang dipublikasikannya.

Dalam pemberitaannya, Kompas hampir tidak pernah memberikan ruang bagi mereka yang pro eksekusi mati Tibo dkk. Padahal, sudah jelas Tibo dkk membunuh ratusan santri Ponpes Wali-songo, Poso, dengan tangannya sendiri. Dalam hal Tibo dkk hanyalah wayang yang dimainkan aktor intelektual, itu lain persoalan. Yang jelas secara pidana Tibo dkk memang terbukti membantai ratusan orang.

Keberpihakan terhadap mereka yang kontra eksekusi mati Tibo, menunjukkan bahwa sebagai media nasional Kompas tidak punya hati nurani. Harian itu bukan saja meng-abaikan amanat hati nurani rakyat yang menjadi mottonya, tetapi juga telah melukai rasa keadilan umat Islam

Contoh lain, dalam kasus pro-kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Kompas jelas-jelas meng-ambil posisi kontra RUU-APP. Berbagai pemberitaan yang berkenaan dengan itu memperlihatkan dengan jelas bahwa harian itu diskriminatif. Opini yang ditampilkan juga berpihak. Misalnya, Kompas edisi 29 Maret 2006 menam-pilkan opini Siswono Yudhohusodho berjudul Negara dan Keberagaman Budaya. Siswono yang pada intinya menolak RUU APP karena meng-anggapnya salah satu produk hukum yang sangat beraroma Syari'at Islam. Menurut Siswono,

”...Sebagai konsekuensi negara kesatuan (unitarian) yang menempatkan seluruh wilayah negara sebagai kesatuan tunggal ruang hidup bangsa, sebuah RUU juga harus didrop bila ada satu saja daerah yang menyatakan menolaknya karena tidak cocok dengan adat istiadat dan budaya setempat. RUU APP sudah ditolak di Bali dan Papua.”

Majalah Risalah Mujahidin menilai argumen Siswono jelas terlihat dungu. Ia tidak saja mengabaikan konsep demok-rasi, tetapi mendorong munculnya tirani minoritas atas mayoritas. Bukankah Bali dan Papua minoritas? Melalui opininya itu, Siswono sengaja menekankan supaya umat Islam yang mayoritas bila hendak membuat aturan bagi umat Islam, harus terlebih dulu meminta persetujuan ma-syarakat Bali dan Papua. Bila mereka menolak, berarti aturan itu harus juga ditolak sebagai konsekuensi dari konsep unitarian (negara kesatuan). Sebaliknya, bila orang Papua mau berkoteka, atau bila umat Hindu Bali mau menjalankan ritual musyriknya serta memaksakan pene-rapan 'syariat' Hindu kepada non Hindu di Bali, itu harus didukung dalam rangka melestarikan keluhuran budaya bangsa.

Logika seperti itu, dipublikasikan Kompas tentu bukan tanpa maksud. Tidak bisa disalahkan bila ada yang menafsirkan hal itu dilakukan Kompas dalam rangka memprovokasi umat Islam Patut juga dipertanyakan, apa kualifikasi yang dimiliki Siswono sehingga gagasan dan logikanya layak ditampilkan di harian tersebut dan dalam rangka mewakili kalangan siapa?

imageKetika wacana Perda Syari'at menge-muka, Kompas lagi-lagi menempati posisi strategisnya, yaitu menolak! Koran ini selalu menggunakan orang Islam untuk menentang hal-hal berbau Islam. Dalam hal perda ini, lihat saja mereka menam-pilkan Eros Djarot. Pada Kompas edisi 12 Juni 2006, Eros Djarot melalui opininya berjudul “Saatnya Duduk Bersama” menyimpulkan, perda bernuansa syari'at adalah bagian dari nafsu politik mem-bangun negara di dalam negara, dan Perda Syari'at adalah gambaran Indo-nesia yang amburadul. Perda Syari'at juga dinilai Eros sebagai “hukum lain” di luar hukum positif.

Padahal orang tahu, Eros Djarot bu-kan pakar hukum, sehingga tidak mengerti bahwa menyerap hukum Islam ke dalam hukum positif adalah meru-pakan salah satu kaidah terbentuknya hukum positif. Tentu aneh dan janggal bila hukum positif di tengah masyarakat yang mayoritas Islam bersumber dari hukum-hukum yang diterbitkan oleh kolonialis dan imperialis. Apalagi, hukum Islam sudah diberlakukan bagi masya-rakat Islam di kawasan Nusantara ini jauh sebelum kemerdekaan NKRI. Eros Djarot juga bukan pakar sejarah, sehingga ia tidak tahu bahwa orang Islam di Indo-nesia telah menerima dan menerapkan hukum Islam di dalam masyarakatnya secara menyeluruh, dan diperbolehkan pemerintah kolonial Belanda, jauh sebe-lum kemerdekaan. Fakta ini diungkapkan oleh pakar hukum bangsa Belanda, LWC Van Den Berg (1845-1927).

Sejak berkumandangnya wacana per-da syari'at dan RUU APP, Kompas telah menjadi corong propaganda gerakan anti syariat dan anti Arab. Padahal, Arab dalam konteks sebagai etnik, bahasa dan nilai budaya, sudah menjadi salah satu anasir yang membentuk bangsa dan budaya Indonesia, sebagaimana Cina dan Hindu.

Corong Sepilis
imageHarian Kompas kian terang menjadi corong kaum Sepilis (sekularis, pluralis, dan liberalis). Melalui media inilah kaum Sepilis mengaktualisasikan pemikirannya yang menyerang Islam dan kaum Mus-limin. Hanya saja, sebagai corong Sepilis, dalam prakteknya Kompas juga tidak konsisten, karena hanya mau menerima opini dari satu warna saja yaitu warna sepilis.

Paling sering Kompas mempub-likasikan opini dari Ulil, Sukidi, Nur-cholish, Dawam, Gus Dur dan sejenisnya. Tidak terlihat Kompas punya itikad baik mau menyodorkan warna yang berbeda dengan menampilkan penulis yang terbukti mampu mematahkan argumen nama-nama tadi.

Mungkin Kompas berpikir sedang memberikan kontribusi di dalam mencip-takan Indonesia yang damai dan santun dengan mempublikasikan tulisan (opini) yang disumbangkan kaum Sepilis. Patut diduga, diskresi itu justru membuat panas situasi. Jangan-jangan memang Kompas ini sedang memantikkan api yang bisa membakar situasi ketegangan horizontal di Indonesia. [mujiyanto/pendi/dari berbagai sumber/www.suara-islam.com]

dari beberapa spekulasi tentang arti angka 31.01 di iklan tersebut, angka 31 sepertinya mewakili nomor urut partai demokrat untuk pemilu 2009, dan angka 01 adalah nomor urut beliau dalam daftar calon anggota legislatif. saya ucapkan selamat kepada para bloggers jogja, kini anda sekalian bisa menyalurkan aspirasi anda pada pemilu 2009 ke jalur yang selayaknya.

tautan:

• roy suryo berlebaran
• alamat webnya apa ya?
• pemilu 2009

update

didapat dari situs KPU (sayangnya sedang offline saat saya menulis update ini), menguatkan apa arti angka 31.01:

kalau diperhatikan, ada sedikit kesalahan penulisan gelar di sana, menjadi KMRT. :)

KOMPAS Senin, 6 Oktober 2008

Pasar perdana obligasi korporasi tahun ini tidak sebergairah tahun lalu. Total emisi obligasi pada tahun ini baru sebesar Rp 12,9 triliun atau dengan emisi bersih hanya sekitar Rp 1,6 triliun. Bursa Efek Indonesia pun telah merevisi perkiraan emisi obligasi korporasi di tahun ini dari Rp 40 triliun menjadi Rp 15 triliun. Bagaimanakah kondisi pasar perdana obligasi korporasi sampai akhir tahun ini?

Pasar obligasi di tahun berjalan 2008 diwarnai oleh kenaikan laju inflasi akibat melambungnya harga komoditas pertanian dan minyak dunia serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Mei lalu. Hal ini mendorong peningkatan suku bunga acuan (BI Rate) dari 8 persen di awal tahun 2008 ke posisi 9,25 persen pada awal September.

Mengikuti kenaikan BI Rate yang merupakan acuan bagi imbal hasil di pasar obligasi, rata-rata imbal hasil di pasar obligasi juga mengalami kenaikan sekitar 2,18 persen dari 9,77 persen di awal tahun 2008 ke level 11,94 persen di akhir Agustus.

Kenaikan imbal hasil di pasar obligasi juga diakibatkan oleh besarnya penerbitan surat berharga negara (SBN) yang harus diterbitkan pemerintah pada tahun ini untuk menambal defisit APBN 2008 yang sebesar Rp 117,8 triliun. Dengan total SBN yang akan jatuh tempo sekitar Rp 37,1 triliun, artinya pada tahun ini pemerintah harus melakukan penerbitan SBN sejumlah Rp 154,8 triliun.

Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan total penerbitan tahun lalu yang sebesar Rp 86,4 triliun. Ini membuat posisi tawar pemerintah melemah di mata investor pada tahun ini.

Hampir di setiap penerbitan SBN, imbal hasil di pasar sekunder obligasi pemerintah mengalami kenaikan sebelum tanggal penerbitan. Investor meminta imbal hasil (kupon) yang lebih besar di pasar perdana.

Dengan kupon yang tinggi, pemerintah beberapa kali mengurangi bahkan tidak menyerap dana yang masuk dari investor karena pertimbangan mahalnya biaya penerbitan.

Tingginya kupon yang diminta pada SBN juga berdampak pula pada penerbitan untuk obligasi korporasi. Tahun ini, rata-rata kupon dari obligasi korporasi di pasar perdana meningkat hampir sebesar 1 persen menjadi 11,8 persen dibandingkan dengan rata-rata kupon tahun lalu yang hanya 10,9 persen.

Tingginya kupon ini menjadikan biaya yang harus ditanggung emiten untuk menerbitkan obligasi juga harus lebih besar. Tentunya korporasi memilih untuk mencari pembiayaan dari pihak lain yang relatif lebih murah atau menunda penerbitan sampai kondisi di pasar obligasi kembali normal.

Pada awal tahun, korporasi memiliki pandangan bahwa laju inflasi tahun ini diperkirakan akan mengalami percepatan. Oleh karena itu, korporasi melakukan belanja modalnya pada bulan-bulan awal tahun 2008 ketika harga-harga barang belum mengalami kenaikan.

Namun, karena kondisi pasar obligasi yang belum stabil yang menyebabkan biaya penerbitan menjadi mahal, korporasi pun lebih memilih untuk mengambil sumber pembiayaan dari perbankan yang menawarkan biaya pinjaman relatif lebih murah.

Sampai bulan Juli ini, posisi kredit di bank umum tercatat Rp 1.166,6 triliun atau telah meningkat 16,4 persen sejak awal tahun ini dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) sebesar 76,0 persen.

Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2007. Posisi kredit di perbankan dari awal tahun sampai bulan Juli 2007 hanya sebesar Rp 872,0 triliun atau tumbuh 10,1 persen dengan LDR sebesar 63,2 persen.

Di pasar perdana, total emisi obligasi korporasi pada tahun ini baru Rp 12,9 triliun atau lebih rendah dibandingkan emisi tahun lalu yang mencapai Rp 30,2 triliun ketika suku bunga masih mengalami tren penurunan.

Ada sekitar Rp 17,4 triliun obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari total obligasi yang jatuh tempo tahun 2007 yang sebesar Rp 12,4 triliun.

Dengan demikian, jika emiten melakukan refinancing seluruh utangnya dalam bentuk obligasi pada tahun ini dengan melakukan emisi obligasi, maka pasar obligasi akan mendapatkan pasokan obligasi baru setidaknya sejumlah Rp 17,4 triliun.

Namun, faktanya sampai saat ini, total emisi bersih obligasi korporasi baru sebesar Rp 1,6 triliun. Ini merupakan jumlah yang sangat kecil (kurang dari 10 persen total emisi bersih tahun lalu) dibandingkan total emisi bersih tahun 2007 yang mencapai Rp 17,8 triliun.

Dampak suku bunga SBI

Kurang bergairahnya pasar perdana obligasi korporasi ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga yang menyebabkan mahalnya biaya emisi obligasi. Gambar 2 menunjukkan terdapat hubungan terbalik yang erat antara level suku bunga SBI 1 bulan dengan total emisi obligasi korporasi.

Seperti pada gambar, tampak bahwa ketika rata-rata suku bunga SBI satu bulan mengalami penurunan dari 23,1 persen di tahun 1999 ke 12,5 persen pada tahun 2000, emisi obligasi korporasi mengalami kenaikan signifikan dari Rp 2,1 triliun di tahun 1999 menjadi Rp 7 triliun di tahun 2000.

Begitu pula ketika rata-rata suku bunga SBI satu bulan mengalami penurunan dari 16,6 persen di tahun 2001 sampai 7,4 persen di tahun 2004, total emisi obligasi korporasi mengalami kenaikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2003 dengan total emisi sebesar Rp 25,5 triliun.

Pada tahun 2007, total emisi obligasi korporasi mencatat rekor tertinggi, yakni sebesar Rp 30,2 triliun, ketika rata-rata suku bunga SBI satu bulan turun dari 11,8 persen di tahun 2006 ke 8,6 persen pada tahun 2008.

Sebaliknya, ketika rata-rata suku bunga SBI satu bulan meningkat dari tahun 2000 ke tahun 2001 dan dari tahun 2004 ke tahun 2006, total emisi obligasi mengalami penurunan.

Pada saat rata-rata suku bunga SBI satu bulan pada tahun 2004 berada pada level 7,4 persen, total emisi obligasi korporasi mencapai Rp 20 triliun. Total emisi obligasi korporasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 11,6 triliun pada tahun 2006 ketika rata-rata suku bunga SBI satu bulan pada tahun itu naik ke level 11,8 persen.

Perkembangan pasar perdana obligasi korporasi ke depan, selain dipengaruhi tingkat suku bunga SBI satu bulan, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi likuiditas di sistem keuangan.

Kondisi likuiditas keuangan yang mengetat seperti akhir-akhir ini akan mengakibatkan suku bunga pinjaman dari perbankan mengalami kenaikan.

Suku bunga memberatkan

Bagi korporasi, kenaikan suku bunga perbankan akan memberatkan biaya pinjaman. Pada kondisi seperti ini, kredit dari perbankan menjadi kurang menarik dan kemungkinan korporasi akan mempertimbangkan untuk melakukan emisi obligasi jika kondisi di pasar obligasi membaik dan menawarkan biaya emisi yang relatif lebih rendah.

Perkembangan kondisi di pasar keuangan di Amerika Serikat juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap pasar perdana obligasi korporasi domestik.

Kami melihat pasar obligasi domestik kemungkinan tidak akan terkena dampak yang lebih parah atau bahkan menjadi lebih bergairah. Karena dalam kondisi seperti ini, bagi investor domestik, pasar obligasi menawarkan investasi dengan tingkat risiko yang relatif lebih aman dibandingkan dengan pasar saham.

Dengan mempertimbangkan perkembangan suku bunga dan kondisi likuiditas keuangan domestik ke depan serta dampak krisis keuangan di AS, kami memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan perkiraan BEI mengenai perkembangan pasar perdana obligasi korporasi sampai akhir tahun ini.

Apalagi ditambah dengan berita baik mengenai keputusan pemerintah mengurangi defisit APBN 2008 pada bulan lalu yang menyebabkan jumlah penerbitan SBN berkurang sebesar Rp 15 triliun menjadi sekitar Rp 139,84 triliun. Ini meningkatkan kepercayaan pemerintah dalam mengelola defisit APBN 2008, di mana sisa total emisi SBN sampai akhir tahun ini menjadi hanya sekitar Rp 15 triliun.

Total emisi obligasi korporasi selama tahun ini diperkirakan akan melebihi Rp 16 triliun jika BI Rate tidak mengalami perubahan atau tetap pada level 9,25 persen sampai akhir 2008.

Mudik adalah tema yang tepat untuk menggambarkan hiruk pikuk Idul Fitri saat ini. Orang berebut tiket bus, kereta api, dan pesawat untuk kembali ke kampung halaman dan dilakukan dengan ”mati-matian”. Magnet kampung halaman amat kuat sehingga sering mengabaikan akal sehat. Mangan ora mangan, anggere kumpul (biar tidak makan yang penting kumpul ngariyung).

Mudik mencari fitrah

Kampung halaman bagai magnet besar karena tidak sekadar kembali ke rumah, tetapi ke suasana mistis yang mengelilingi rumah atau kampung halaman. Di situ ada pemuasan kerinduan kepada masa lalu yang penuh tawa dan polos, sebuah daya tarik yang tak dapat dijelaskan dengan akal. Kampung menjadi simbol otentisitas kehidupan. Mudik adalah simbol pergerakan ”dari- masyarakat-ke-komunitas”. Jakarta itu masyarakat, tetapi Kebumen, Sragen, Tuban, Grobogan, dan Trenggalek adalah komunitas yang dirasakan lebih otentik, lebih kental daripada masyarakat.

Mudik Lebaran tahun ini sebaiknya menjadi inspirasi bagi bangsa tentang perlunya menemukan otentisitas kehidupannya. Banyak tanggal pada tahun 2008 berbicara tentang mudik atau kembali ke kampung. Kita mudik ke tahun 1908 saat organisasi Boedi Oetomo (BO) didirikan. Mudik ke tahun 1928 saat ”Sumpah Pemuda” (SP) dikumadangkan. Kembali ke BO dan SP untuk menemukan, mencium, dan menghirup kembali aroma berbangsa yang otentik dan segar. Kita ingin mudik karena banyak hal otentik yang sudah hilang dari kehidupan berbangsa. Kita ingin kembali ke ”sangkan paraning (asal muasal) Indonesia”.

Semua hari itu memalingkan hati ke belakang. Jika para Tofflerian (dari futurolog Alvin Toffler) berbicara tentang ”guncangan masa depan”, kita ingin mundur ke belakang karena kekuatan ”magnet masa lalu” itu.

Bangsa kita memiliki banyak kearifan dan filsafat lokal untuk mengekspresikan suasana mistis, seperti sangkan paraning dumadi (dari mana dan ke mana kehidupan manusia). Almarhum Prof Soemantri Hardjoprakoso, ahli ”psikiatri Jawa” dan seorang Jungian (dari Carl Gustav Jung), menggunakan kata oergreest, Suksma Kawekas, jiwa dan zat yang menjadi asal segalanya.

Mudik itu mencari fitrah, keaslian, sesudah kesasar dalam hidup. Dalam sindrom mudik, berdesak-desakan konsepsi yang berputar di sekitar otensitas atau keaslian itu. Saat manusia terlempar ke dunia dengan centang-perenangnya, mereka juga kehilangan kompas kehidupan. Maka, orang memburu kompas yang sudah hilang. Jung mengatakan, sesudah muncul ”kesadaran individual” dengan berbagai akibat yang menderitakan, orang merindukan ”kesadaran kolektif”, ke suasana damai.

Fitrah manusia

Indonesia menghadapi aneka krisis. Kita bingung, mau ke mana dan apa yang salah? Pada saat seperti itu, fenomena mudik menjadi sumber inspirasi.

Puasa sebulan menjadi momentum untuk tafakur atau berkontemplasi. Ujung tafakur membawa kita kembali kepada sangkan paraning dumadi/urip. Diterjemahkan secara lain, kita ingin hidup fitri, jujur, dan beramanah. Bagi manusia yang hidup dalam ”comberan dunia”, sangkan paran itu menjadi suatu oase penuh keindahan, kejujuran, dan kesalehan di tengah ”zaman edan” yang penuh kepalsuan dan keserakahan. Filsafat urip mung mampir ngombe (hidup hanya singgah untuk minum) sudah dirobek menjadi hidup untuk makan minum sekenyangnya dan menimbun kekayaan sebanyak mungkin dengan segala cara.

Kontemplasi yang jujur membawa kita kepada pengakuan, banyak orang Indonesia tidak hidup dan bekerja secara otentik dan beramanah. Mengapa harus korupsi jika hidup ini hanya sebentar? Mengapa harus menjadi kepala daerah jika otentisitas kita adalah ahli dalam menjahit atau bercocok tanam? Korupsi mengabaikan kejujuran dan keamanahan menjalankan pekerjaan. Menjadi presiden, menteri, gubernur, dan kepala daerah dianggap lebih gemerlap daripada petani, guru, atau penjaga pintu kereta api. Akibatnya orang melecehkan pekerjaan guru, petani, penyapu jalan, dan lainnya. Pekerjaan asal dijalankan. Orang meninggalkan fitrahnya sebagai tukang jahit, petani, dan guru. Pekerjaan menjadi palsu.

Senyampang dalam suasana Idul Fitri, kita harus kembali kepada fitrah, otentisitas masing- masing. Kita bertindak otentik dan beramanah dalam pekerjaan masing-masing. Pekerjaan sekecil apa pun dijalankan dengan penuh martabat (dignity). Mari menjadikan Indonesia mudik dan kembali menjadi bangsa yang penuh otentisitas.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

----------------------------------------------------------------------------

Hampir semua perusahaan besar di Indonesia maupun negara lain membelanjakan lebih banyak uang mereka untuk periklanan ketimbang program PR (Baca : Public Relations-nya). Barometer yang nyata bisa kita lihat di Koran Kompas, cobalah  hitung berapa Miliar jumlah uang  bisa ditangguk harian nasional itu sebulan kalau total penghasilan iklannya saja mencapai Rp 1 Miliar dalam sekali terbit?

Pasang iklan hitam putih (BW) di Unfavorable Pagenya saja sudah bisa menghabiskan sekitar kurang lebih Rp 20 juta hanya untuk ukuran 3 kolom x 30 mmk!!. Bayangkan berapa Miliar diraih Jika Halaman 3 nya selalu terisi Iklan Berwarna 1 halaman?

Lihat berapa Budget Garuda Indonesia, Pertamina dan BUMN lainnya

untuk memasang iklan (baca :ADVERTISING), jarang sekali GARUD A INDONESIA memasang iklan ¼ halaman berwarna,  seminim-minimnya di koran pasti dipasang ½ halaman berwarna jika di majalah pastti 1 halaman berwarna.

Jadi sebuah keputusan ADVERTISING sekalipun sudah terkait dengan “Citra”, dan itu akan menyangkut biaya. Keputusan untuk beriklan tidak hanya menghasilkan Dampak “Awareness” tapi juga “Pencitraan” akibat “Harga” atau “Uang” yang dikeluarkan untuk biaya pemasangan iklan tersebut.

Dalam perjalanan menuju daerah untuk mengisi sebuah acara,  di Business Class Garuda Indonesia duduklah saya  di samping seorang Gubernur, setelah usai membaca koran ia berkomentar ketus begini, “Dik Charles coba lihat iklan ini!! sambil telunjuknya menunjuk pada iklan di koran itu,  masak perusahaan kelas dunia, pasang iklannya di Koran daerah saya cuma ¼ halaman, Cuma hitam putih lagi, keterlaluan mestinya iklan berwarna doong dan harusnya ukuran 1 halaman lah, sudah dapat laba  tinggi dan banyak mendapatkan segalanya dari beroprasi di Indonesia, kok cuma segini pasangnya, nggak malu ya?”

Advertising selain meninggalkan jejak “Brand Awareness” juga meninggalkan jejak “Image”

PR PLANNING SANGAT PENTING – JANGAN PR KAGETAN

Jarang ada perusahaan yang secara reguler misalnya mau mengisi advertorial (Baca : PR) berupa edukasi publik melalui kolom tajuk rencana, atau kolom Opini, yang memerlukan pemasangan berkala dan reguler secara teratur dalam waktu 52 (lima puluh dua) minggu misalnya.

Sewaktu saya masih bekerja di Departemen Komunikasi Bank Swasta Nasional pun masih saya ingat Pencitraan kami melalui aktifitas PR dilakukan dengan mengisi artikel atau kolom reguler Perbankan dalam beberapa bulan, kami review dahulu apa manfaatnya, baru setelah jeda beberapa bulan kami pasang lagi, walaupun tidak  langsung panjang dan mahal seperti ADVERTISING,  kami lakukan hal itu dengan perencanaan 1(satu) tahun sebelumnya.

Agar lebih menarik artikel itu tidak kami buat dengan bentuk tulisan satu arah ke pembaca,  namun kombinasi artikel produk perbankan dan tanya jawab antara perbankan dengan nasabahnya, minggu ini tentang KPR, minggu depannya tentang KPM, minggu depan nya lagi tentang Tabungan dan seterusnya. Kami pilih topik-topik pertanyaan nasabah yang menarik setelah itu kami angkat ke media.

Contoh aktifitas “PR kagetan” yang paling nyata di Indonesia mungkin terjadi sebulan sebelum Hari Raya, karena pada dasarnya Planning Pencitraan di Hari Raya dilakukan tanpa rencana, semua tempat strategis di Media untuk Artikel PR apalagi di halaman-halaman strategis sudah “diborong”  perusahaan-perusahaan yang Tingkat Kesadaran PR nya sangat tinggi.

Kalaupun ada yang rajin salah satu produk yang saya ingat adalah produk obat sakit maag,  menempati tempat-tempat strategis di Halaman-Halaman depan Media Daerah dengan isi Artikel “Penyejuk Iman” serta Jam Imsak-Subuh dan Berbuka Puasa

Lucunya jika suatu saat datang yang namanya “Crisis Era” - sebuah masa yang sama sekali tidak pernah bisa diprediksikan dan cenderung menggoyang Image Perusahaan, barulah perusahaan yang kena berlomba-lomba melakukan pemasangan program PR-nya secara reguler (BACA : kalau perlu setiap hari) karena perusahaan tersebut sedang memiliki masalah terhadap Reputasi (Crisis Reputation). Ibaratnya seorang pasien pergi ke dokter,  jika selama ini selalu pergi ke dokter umum, barulah ketika masalah “serius” datang,  mulai beralih ke dokter spesialis.

Melihat dua bidang  Advertising dan PR di dalam masa pengalaman kerja saya,  sebetulnya kedua hal tersebut saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan, namun karena keduanya menyedot sumber uang yang sama dari Perusahaan yang akan dipromosikan jasa atau produknya maka mau tidak mau “konflik keputusan” sang pemilik produk dan jasa tak terhindarkan.

Konflik ini juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh vendor konsultan komunikasi yang berlomba-loma mempresentasikan karya mereka seindah mungkin di hadapan klien, Sehingga Ratio Bawah Sadar (Bottom-Line Ratio) pengusaha yang selalu mengharapkan “Sales Return”  dan “Awareness Impact” sebesar-besarnya dalam waktu se-singkat-singkatnya lebih kerap menguntungkan posisi Advertising, khususnya Produk dan Jasa yang baru.

Terjadilah Persaingan tidak langsung, PR dan ADVERTISING saling menjatuhkan, saling meng-klaim sebagai jasa dan layanan yang lebih baik

SUAMI-ISTRI : MASING-MASING PUNYA FUNGSI

Pernah saya memasang iklan untuk acara Open House Publicom Institute – sebuah lembaga pelatihan sumber daya manusia tanggal 20 September 2008 yang lalu, dari 120 orang yang datang ke acara itu, hanya 90 yang menyebutkan  membaca dan akhirnya memutuskan datang ke acara tersebut.

Saya minta teman-teman panitia untuk melakukan Check dari mana sisa 30 orang yang lain mengetahui acara ini?,

Jawabannya beragam, ada yang  melihat dari website, undangan melalui sms, undangan melalui fax, rekomendasi teman dan lain-lain.

Advertising Cost  Per Peoplenya (Biaya Periklanan untuk meraih 1 orang untuk datang ke acara) mencapai angka Rp 30 .000 (tiga puluh ribu rupiah). Beberapa teman mengatakan Angka yang sangat mahal dan tidak efektif.

Saya katakan kalau anda terus “melihat”nya dari sisi itu maka anda tidak akan pernah merasa puas mengadakan acara ini. Coba pertimbangkan sisi lain bahwa Brand “Publicom Institute” anda itu perlu diangkat dan diperkenalkan ke masyarakat sehingga ia perlu “Brand Awareness”, maka di situlah anda memerlukan ADVERTISING.

PR itu fugsinya harus seperti “LILIN” yang memang tidak boleh redup cahayanya walau hanya “kecil” sekalipun,  tapi tetap bisa dibuat “Berdampak” jika anda menepatkan lilin itu di seluruh titik dan penjuru negara ini misalnya.

Di sisi lain,  ADVERTISING bisa saja seperti BOM,  dengan daya ledak yang lebih kuat, lebih meriah, namun umumnya berlangsung singkat,  misalnya seperti sebuah pesta kembang api yang dilakukan setiap akhir tahun  di Ancol Jakarta, Pesta Meriah itu mungkin berlangsung 3(tiga) jam dan setelah itu akan usai, setelah itu orang pulang kembali ke rumah masing-masing dan baru akan mengalami seperti itu tahun depan lagi.

Sementara acara kembang api itu usai,  di lintasan jalan keluar yang akan dilalui orang yang pulang,  masih terlihat lilin-lilin kecil “PR” yang menyala, yang  sudah dinyalakan sejak sore, walau pesona kembang api sudah tiada namun cahaya lilin masih tetap menyala, memberikan citra produk atau jasa anda tetap “exist” bagi yang melihat.

ADVERTISING Besar-Besaran – Jor-Joran,  diperlukan memang terutama untuk mengangkat sebuah Produk yang baru diluncurkan pertama kali ke pasar,  tapi akan cepat sekali selesainya karena kalau terus menerus dilakukan seperti memasang lilin, uang anda kan cepat habis, Biaya Sebuah Pesta Kembang Api akan lebih mahal daripada memasang 20.000 Lilin sekalipun

ADVERTISING & PR - keduanya sangatlah diperlukan bagi produk atau jasa anda, karena mereka berdua seperti SUAMI-ISTRI yang tidak mungkin tergantikan “peran-nya” dalam sebuah rumah tangga 

SUCCESS STARTS FROM COMMUNICATION – www.charlesbonar.com-

Sejak kemenangan saya di London itulah, saya mulai sering diundang berbagai pihak (termasuk pemerintah) untuk berbicara soal industri kreatif. Maklum, Inggris memang merupakan negara pertama yang mengangkat industri kreatif sebagai salah satu industri andalan setelah pabrik-pabrik yang dulunya menjadi primadona terpukul oleh pabrik-pabrik asal China yang mampu memberikan qualitas yang sama dengan harga yang relatif murah. Akhirnya Inggris terjebak perang komoditas dan kalah. Untung mereka segera sadar bahwa dulu mereka sebenarnya banyak mendapatkan penerimaan pajak dari musik misalnya... sebut saja Rolling Stones, The Beatles dan masih banyak lagi musisi Inggris yang berjaya di dunia termasuk di Amerika.

Dalam pertemuan awal dengan Departemen Perdagangan, saat itu mereka sedang merancang Indonesia Design Power (yang akhirnya menjadi bibit awal Indonesian Creative Economy lahir). Apalagi wartawan mulai rajin menulis soal industri kreatif. Bola salju terus menggelinding, mendadak semua pihak heboh dengan industri kreatif (yang isinya sebenarnya bukan hal baru di Indonesia) sampai akhirnya DepDag siap dengan konsep cetak biru Creative Economy Indonesia yang disebut dengan "Triple Helix" dimana diperlukan peran serta dari 3 pihak yaitu Pemerintah, Akademisi dan Pengusaha sebagai fondasi industri kreatif Indonesia.

Terus terang banyak yang antipati ataupun pesimis dengan ide ini. Saya sendiri walau tetap mencoba jalan terus dengan segala keadaan yang ada, tetap merasa optimis bahwa bila cetak biru ini diteruskan akan memberikan hasil yang baik di kemudian hari. Bila Pemerintah, akademisi dan pengusaha menjalankan peran mereka sesuai cetak biru, niscaya perekonomian kita bisa sangat terbantu oleh industri kreatif.

Beberapa hari lalu, Kompas sempat membuat fokus soal industri kreatif dan dalam satu artikelnya berjudul "Jangan sampai padam di tengah jalan" dan takut hanya menjadi jualan menjelang pemilu. Saya jadi ingat saat saya ikut menjadi salah satu pembicara di seminar sehari membahas industri kreatif di ITB, waktu itu Bandung sedang ramai dengan pemilihan Calon Gubernur. Yang menarik, semua calon Gubernur mencanangkan Industri Kreatif sebagai program kerja mereka.

Nah, mudah-mudahan para calon presiden nanti juga masing-masing mengusung program Industri Kreatif di program kerja mereka... ;-) We have to show them that this is a good industry to be include on their program.

Kembali ke para pemain industri kreatif, sebenarnya spirit entrepreneurship yang sudah ada selama ini jangan sampai melemah lantaran mulai ramainya dukungan dari pemerintah. Dalam salah satu sesi karantina finalist IYCEY 2008-9 lalu, saya juga sempat ingatkan bahwa industri kreatif will find their way... jangan menunggu fasilitas dari pemerintah. Kalau memang dapat.... gunakan dengan baik, kalau tidak dapat.... masih banyak jalan untuk sukses.

Industri fashion berkembang dengan pesat. Lihat saja KickFest di Bandung mampu menghasilkan sales lebih dari 16 Milliar dalam tempo 3 hari exhibition dari para Distro papan atas asal Jawa Barat.

Coba lihat gambar dibawah ini, salah bukti nyata industri film kita sudah menjadi tuan rumah di negri sendiri. Quota film barat yang dibuka oleh pemerintah tidak menutupi para sineas kita untuk bekerja keras dan memenangkan 'pertarungan' mendapatkan theatre... (Sineas kita tidak perlu minta quota film barat diberlakukan lagi untuk mendapat tempat di bioskop) Kalau keliling-keliling kota senang melihat hampir semua bioskop dengan 4 studio semuanya film lokal :) Belum lagi Laskar Pelangi full house terus dengan 2 studio :)

Industri Kreatif Indonesia harus bisa mandiri... kalau dapat fasilitas, bisa maju lebih kencang, tidak dapat fasilitas... tetap bisa maju :-D

Oleh BAMBANG SETIAWAN

Penetrasi kekuatan Orde Baru telah mampu mengubah peta politik di luar Jawa. Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang, warna politik nasionalis pun masih tetap kental di luar Jawa. Sementara di Jawa, komposisi nasionalis-agama cenderung kembali seperti Pemilu 1955.

Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 29 September 1955 dan diikuti oleh sekitar 172 peserta pemilu telah memetakan untuk pertama kalinya kekuatan-kekuatan partai politik dominan di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil pemilu yang dilaksanakan di 15 daerah pemilihan (dapil) menunjukkan cukup berimbangnya kekuatan partai-partai berbasis massa nasionalis dan komunis dengan partai-partai berakar massa Islam. Sekitar 43,71 persen pemilih memberikan suaranya untuk Masyumi, NU, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan beberapa partai kecil lainnya. Sebaliknya, sekitar 46,86 persen pemilih lainnya memberikan suaranya untuk partai-partai yang berhaluan nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), berhaluan komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), atau berhaluan sosialis semacam Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan juga kepada partai-partai dengan akar pluralis lainnya. Delapan kali pemilu berikutnya telah mengubah cukup banyak perimbangan kekuatan geopolitik. Faktor penting pertama adalah hilangnya pengaruh Masyumi dalam pemilu yang kedua (1971).

Penciutan partai

Tahun 1959 adalah saat genting dalam kepartaian Indonesia. Setelah kebebasan yang dipertontonkan empat tahun sebelumnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Pnps No 7 Tahun 1959 yang membatasi gerak partai. Tekanan terhadap partai semakin berat setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No 128 Tahun 1960 yang menyatakan, partai yang diakui pemerintah hanyalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), PSII, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), IPKI, Perti, dan Murba. Sementara Masyumi dan PSI bernasib sama dengan puluhan partai lainnya, tidak diakui dan dibubarkan.

Dalam Pemilu 1955, Masyumi menjadi partai Islam terkuat dengan menguasai 20,92 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya (26,12 persen), Sumatera Selatan (43,13 persen), Sumatera Tengah (50,77 persen), Sumatera Utara (37 persen), Kalimantan Barat (33,25 persen), Sulawesi Tenggara Selatan (39,98 persen), dan Maluku (35,35 persen).

Pembubaran Masyumi pada tahun 1960 betul-betul merupakan pukulan telak bagi kekuatan politik Islam. Sebagian wilayah yang ditinggalkan oleh Masyumi memang tetap memiliki karakter sebagai basis massa Islam yang kuat ketika pemilu kembali dilaksanakan secara bebas, seperti Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, kebanyakan dari wilayah lain di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Utara, telah berubah warna. Wilayah ini cenderung menjadi basis partai nasionalis. Wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan yang dulu menjadi basis Partai NU dan Masyumi, juga telah berubah menjadi basis massa partai nasionalis. Kekuatan nasionalis pun merambah ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Wilayah ”hijau” yang 67 persen suaranya dikuasai oleh partai-partai Islam pada Pemilu 1955 ini menjadi relatif permanen dengan warna ”kuning” Golkar sejak Pemilu 1971-2004. Di Sulewesi Selatan, wilayah yang 69 persen dikuasai oleh partai ”hijau” pada tahun 1955, telah berubah 180 derajat. Pada Pemilu 2004, 69,8 persen suara dikuasai oleh partai nasionalis.

Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 peserta (Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI, dan Murba) pada dasarnya tidak mencerminkan kekuatan partai sesungguhnya karena berada di bawah tekanan aliansi militer, birokrasi sipil, dan golongan fungsional lainnya yang tergabung dalam Golkar. Kekuatan partai berbasis massa Islam pun langsung anjlok hampir setengahnya, menjadi 27,12 persen. Juga dalam pemilu-pemilu Orde Baru berikutnya, kekuatan partai berbasis massa Islam nyaris lumpuh.

Kebebasan kedua

Runtuhnya kekuasaan otoriter Soeharto menjadi peluang bagi partai-partai Islam di pentas politik nasional. Dalam Pemilu 1999, terbukti partai-partai berbasis massa Islam mampu meraih kembali simpati pemilih. Meski tidak seperti tahun 1955, kayuh politik partai-partai nasionalis mulai berat melaju. Dalam pemilu pertama setelah kejatuhan rezim Orde Baru itu, dominasi partai-partai nasionalis masih dominan, tetapi menurun menjadi sekitar 61,04 persen dari sebelumnya yang 77,57 persen.

Partai berbasis massa Islam pada pemilu itu mendapatkan suara 37,54 persen (terbesar adalah suara yang dihimpun oleh PPP, PKB, PAN, PBB, dan PK). Perolehan suara untuk partai-partai berakar Islam tampaknya mulai stabil setelah Pemilu 2004. Tidak banyak komposisi yang berubah. Di pemilu tersebut, tujuh partai berakar Islam (PKB, PPP, PAN, PKS, PBB, PBR, PPNUI) menghimpun 38,33 persen suara. Namun, dari aspek penguasaan wilayah masih tertinggal jauh dari partai-partai umum berhaluan nasionalis. Dari 32 provinsi yang ada pada Pemilu 2004, hanya dua daerah yang dimenangi oleh partai berbasis massa Islam, yaitu PKS (Jakarta) dan PKB (Jawa Timur), selebihnya didominasi oleh Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada Pemilu 1955, dominasi partai nasionalis hanya di dua dari 15 daerah pemilihan.

Kembalinya sistem multipartai dalam sistem politik demokrasi Indonesia akan membawa pengaruh pada terpetakannya secara bebas kekuatan-kekuatan politik dominan.(Litbang Kompas) www.yaminsh.com

Setiap hari tukang koran mengantarkan Kompas ke rumah saya pada siang hari. Biasanya saya membacanya sewaktu istirahat siang. Tapi, selama bulan puasa ini, Kompas baru tiba di rumah saya menjelang waktu berbuka puasa. Hehehe. Padahal ini koran pagi ya.

Kemudian sekarang ada layanan ePaper Kompas yang menurut saya sangat bagus. Apa yang ada di epaper Kompas itu persis sama dengan yang ada pada versi cetaknya. Selain itu sekarang layanan ini masih gratis. Namun, saya tidak tahu apakah akan gratis terus ya?

Lalu saya pikir, apa saya cukup membaca versi elektroniknya saja? Apakah ePaper Kompas ini bisa menggantikan kenyamanan membaca versi cetaknya? Apakah worth it untuk menghentikan langganan versi cetaknya dan hanya mengandalkan versi elektroniknya saja?

Bagaimana ya enaknya?...

Pemuatan tulisan di koran selalu saja mendatangkan debar dan gairah untuk terus mengguratkan tulisan. Ada semacam api semangat yang menyuluh untuk selalu mengirim karangan ke media cetak. Tentu, lebih dari itu, saya juga belajar dari cara orang lain mengungkapkan gagasan, seperti Radhar Panca Dahana, Luthfie Asysyaukani, MT Zen, Lik Wilardjo, Ulil Abshar Abdalla dan lain-lain.

Bagi saya, menulis adalah membaca dengan cara lain. Ia menggiring jemari untuk memberi kesempatan pada akal budi mengasosiasikan satu ingatan, bacaan dan analisis ke dalam satu pemikiran utuh. Kadang, dalam sentuhan akhir, ada semacam pertentangan pribadi yang menyeruak. Batin dan logika kadang bertabrakan. Jika terbentur dengan keadaan semacam ini, saya kemudian berkompromi dengan realitas yang lebih besar, kehidupan dengan segala pernak perniknya.

Jalanan masih aja banyak yang rusak, problem truk batu bara juga sampai sekarang tidak ada kemajuan, listrik juga masih sering giliran, dari sejak pertama saya datang ke kota ini, ya itu-itu aja.

Apalagi nyari hotspot, waduh untuk yang 1 ini bagaikan nyari jarum dalam tumpukan jerami kali yee.... Maksudnya yang gratis. Kalo hot spot bayar sih "akeh tunggale". Kalo pas saya pulang ke Jogja, rasanya saya bisa merasakan kembali ke habitat saya. Hot spot melimpah ruah bahkan sampe muntah-muntah, mau yang sambil minum kopi, duduk dikursi, sampai duduk lesehan, sampe "nglesot". Bahkan pernah ditulis di KOMPAS beberapa waktu yang lalu, Yogya adalah Republik HOT NGLESOT. Sangking banyaknya area publik dengan fasilitas free hot  spot. Bahkan, untuk kedai Angkringan aja ada yang udah nyediain hot spot, weleh weleh ..... Makan nasi kucing sambil berselancar di dunia maya.. Sesuatu yang mungkin 10 tahun lalu belum terbayangkan. Tapi sekarang menjadi kenyataan.

Saya pernah membayangkan seandainya di Siring Sungai Martapura samping Mesjid Sabilal ada hotspotnya, atau di kawasan Kayu Tangi misalnya.... wah mungkin menghabiskan malam di situ menjadi satu alternatif. Ayo dong pak walikota Banjarmasin, masak kalah sama wali kota Banjarbaru yang udah menyediakan free hotspot di Lap Dr. Murjani. Kalo kaya gini terus, kita yang di Banjarmasin ini makin lama makin kuper. Gimana mau ngejar ketertinggalan dengan temen-temen yang di Jawa.?

Ayo Banjarmasin, Para Petinggi Kota, jangan cuma bisa nampang di Baliho ganal-ganal.... Tapi nyediain hot spot aja kagak bisa. Bikin kerja yang nyata aja pang...